Siswa saat menaiki bus gratis di halaman rusun Muara Kapuk, Jakarta, Jumat (22/4/2016). Dua unit Bus gratis ini akan melewati rute Teluk Gong, Bandengan dan Jembatan Lima. (Liputan6.com/Yoppy Renato)
Solo - Rencana operasional angkutan anak sekolah menggunakan kendaraan pengumpan (feeder) Batik Solo Trans (BST) bakal direalisasikan awal tahun depan atau awal semester II tahun ajaran 2019/2020.
Sebanyak 20 unit angkutan dioperasikan untuk siswa SMPN 3 dan SMPN 18 Solo.
Operasional tersebut diputuskan kendati rencana pemindahan SMPN 3 dari gedung lama yang berlokasi di Kelurahan Timuran, Kecamatan Banjarsari ke gedung baru di Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Solo, masih ditolak sejumlah orang tua siswa.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Solo, Etty Retnowati, mengatakan keputusan operasional angkutan gratis siswa sekolah tersebut merupakan hasil rapat sejumlah pihak terkait.
"Perjalanan dimulai dari SMPN 18 di Kelurahan Kadipiro menuju gedung lama SMPN 3 di Kelurahan Timuran. Kemudian gantian angkutan mengangkut siswa SMPN 3 ke gedung baru di Kelurahan Karangasem, Kecamatan Banjarsari,” ucapnya, kepada wartawan, Selasa (10/12/2019).
Etty mengatakan rute tersebut berdasarkan rapat terakhir yang digelar belum lama ini. Sebelumnya, setiap sekolah mendapatkan jatah 10 unit angkutan feeder.
"Enggak jadi dibagi dua, 20 unit angkutanmenjalani rute Karangasem-Timuran-Kadipiro. Anak-anak SMPN 18 berangkat lebih pagi, mungkin jam 06.00 kemudian baru anak-anak SMPN 3. Namun, saya meminta agar jam pelajaran pertama diundur 15-30 menit agar anak-anak enggak khawatir terlambat sekolah," jelas Etty.
Ia mengatakan rute itu juga berlaku arah sebaliknya, angkutan menjemput siswa di Karangasem, kemudian mengantar ke Timuran baru Kadipiro. Ia meminta angkutan gratis tersebut sudah siap di lokasi penjemputan saat jam belajar mengajar berakhir.
"Masa transisi, ya. Jadi kemungkinan jam mereka ikut mundur, menyesuaikan. Tapi layanan ini hanya berlaku sebatas jam sekolah reguler. Untuk kegiatan di luar jam sekolah, seperti pelajaran tambahan atau ekstrakurikuler belum diakomodasi," ucap Etty.
Sebelumnya, Kepala UPT Transportasi Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Solo, M Yulianto, mengaku menyiapkan anggaran senilai Rp1 miliar untuk operasional 20 angkutan sekolah selama satu tahun.
Armada tersebut khusus untuk angkutan sekolah sehingga hanya beroperasi saat jam berangkat dan pulang sekolah. Selebihnya, mereka harus stand by di kantor Dishub.
"Petugasnya menggunakan tenaga alih daya atau outsource, nanti akan kami lelangkan. Beda perlakuannya dengan angkutan feeder. Unitnya baru semua, hasil pengadaan tahun ini," kata dia.
Punya Sundar Pichai, Bagaimana Kualitas Pendidikan India?
Ilustrasi orang tua India dengan anak perempuannya menggunakan laptop. FOTO/iStockphoto
Oleh: Ahmad Zaenudin - 19 Desember 2019
Dibaca Normal 3 menit
Sundar Pichai jadi orang tertinggi di Google. Baguskan kualitas pendidikan India?
tirto.id - “Ketika saya berjumpa dengan karyawan Google di Tokyo beberapa minggu lalu (sebelum Desember 2019), saya berbincang tentang bagaimana Google telah berubah tiap tahunnya,” kenang Sundar Pichai, Pemimpin Eksekutif (CEO) Alphabet, induk usaha Google, dalam salah satu fragmen “A Letter from Larry and Sergey.”
Pichai menambahkan: “Memang, kenyataannya, selama lebih dari 15 tahun bekerja untuk Google, sesuatu yang tidak berubah pada perusahaan ini hanya satu: perubahan.”
Selepas Larry Page dan Sergey Brin, yang pada 4 September 1998 silam mendirikan mesin pencari bernama “Google”, mundur dari perusahaan yang mereka dirikan, Google berubah. Kursi pimpinan kini diduduki Sundar Pichai, pria kelahiran 12 Juli 1972 di Madurai, Negara Bagian Tamil Nadu, India.
Pandai besi lulusan Indian Institute of Technology (IIT) Kharagpur ini mengawinkan jabatan CEO Google dan CEO Alphabet sekaligus. Andai saja Perdana Menteri India, Narendra Modi, tidak menghadapi kecaman internasional terkait undang-undang anti-muslim, mungkin ia akan mengulang ucapannya empat tahun silam;
“Selamat Sundar Pichai. Salam hangat untuk posisi barumu di Google.”
Cemerlangnya karier Pichai turut mengungkit sentimen positif antara India dan sains teknologi. Sentimen ini bukan sebatas tentang “0” atau “nol” atau “zero” yang diubah menjadi angka atau tanda oleh bangsa India di sekitar lima abad sebelum kelahiran Isa Putra Maryam. Bukan pula tentang Srinivasa Ramanujan, sosok yang melahirkan partition number bagi umat manusia. Melainkan terkait fenomena munculnya Satya Nadella dan Shantanu Narayen yang menjabat sebagai CEO Microsoft dan Adobe, atau Sabih Khan, Wakil Presiden Apple. Mereka muncul beriringan dengan kejayaan Sundar Pichai.
Atas fenomena tersebut, Pichai sempat berujar: “Berbagai produk teknologi yang dibantu diciptakan alumni IIT dan institusi pendidikan lain di India telah sukses membantu merevolusi dunia.”
Akan tetapi, merujuk ungkapan Pichai, benarkah meroketnya dunia IT India lantaran kualitas pendidikan negeri tersebut?
Kualitas Pendidikan dan IT Modal ‘Jugaad’
Selepas Lion Air JT 610 dan Ethiopian Airlines ET 302 jatuh dan menyebabkan 346 orang tewas, Boeing 737 Max dilarang terbang di seluruh dunia.
Dalam penyelidikan disebut bahwa salah satu penyebab 737 Max bermasalah lantaran Boeing mengalih-dayakan penciptaan perangkat lunak Max, kepada perusahaan pihak ketiga asal India bernama HCL Technologies dan Cyient yang tidak berpengalaman mengembangkan sistem sekompleks pesawat-pesawat Boeing.
Bloombergmenulis: “Kesalahan dasar pada perangkat lunak menyebabkan sepasang kecelakaan Boeing yang mematikan terjadi.”
Alih daya pengerjaan menulis kode perangkat lunak dengan menggandeng perusahaan IT di India tidak hanya dilakukan Boeing. IBM, salah satu perusahaan yang merintis kelahiran komputer, juga memiliki sekitar 130 ribu pekerja di India.
Gojek, startup yang dibanggakan Luhut Binsar Panjaitan karena menyumbang Rp 44 triliun untuk perekonomian Indonesia, memiliki karyawan di India melalui perusahaan C42 Engineering dan CodeIgnition, yang khusus mengerjakan baris-baris kode pemrograman di berbagai layanannya.
Secara menyeluruh, The Economist melaporkan, jika Cina menjadi tempat untuk mengalihdayakan penciptaan perangkat keras, India menjadi tempat berbagai perusahaan dunia untuk mengalihdayakan penciptaan perangkat lunak. Dari sepuluh kota tempat alih daya programmer terpopuler, enam di antaranya berada di India.
Hingga 2018, India diperkirakan memiliki 5,2 juta penulis kode pemrograman. Unggul dibandingkan Amerika Serikat yang hanya memiliki 4,5 juta penulis kode. Dengan jumlah tersebut, India mengklaim bahwa 65 persen alih daya pengerjaan perangkat lunak dunia dilakukan oleh mereka.
Tapi, apakah ini artinya pendidikan di India sudah sangat baik? Jika melihat daya khayal pejabat-pejabat India, di mana salah satunya mengklaim bahwa Internet sudah ada sejak zaman Mahabharata, pendidikan di India sesungguhnya tergolong menyedihkan, tak berbeda jauh seperti yang terjadi di Indonesia.
Data yang dirilis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut, India memiliki Human Development Index sebesar 0,647 (mendekati 1 lebih baik). Dengan indeks itu, India menempati ranking ke-129 dalam soal kualitas manusianya, termasuk soal pendidikan.
Jika melihat sepak terjang Pichai, Nadella, hingga Khan, kualitas India seharusnya lebih bermutu dibandingkan Indonesia. Namun, masih merujuk data PBB terkait, status Indonesia lebih baik dengan memperoleh indeks sebesar 0,707, dan menjadikan negeri +62 ini berada di posisi ke-111 soal kualitas manusianya.
Sementara secara umum, pendidikan di India juga tidak terlalu istimewa, dan, lagi-lagi tak berbeda jauh dibanding Indonesia.
Laporan The Wall Street Journal yang mengutip riset Pratham menyebutkan, selepas India melakukan liberalisasi ekonomi pada 1991, mereka gagal menyelamatkan dunia pendidikan. Akibatnya, pendidikan India terkunci, berkutat dengan regulasi rumit yang sukar direformasi.
Selayaknya di Indonesia, pendidikan di India memaksa murid belajar banyak bidang studi dan hafalan menjadi senjata utama untuk naik tingkat dalam jenjang pendidikannya. Masih seturut laporan WSJ, dari 13.000 sekolah dasar di wilayah pedesaan India, wilayah yang mengakomodasi 70 persen populasi India, ditemukan bahwa setengah dari total murid kelas 5 tidak bisa membaca.
Di level tinggi, India kini memiliki 1,5 juta kursi perguruan tinggi di bidang teknik. Ironisnya, 75 persen lulusan tidak memperoleh pekerjaan. Padahal, sebagaimana tulis Olga Khazan dalam “Behind the 'Bad Indian Coder'”, bekerja di lingkup IT, khususnya menjadi penulis kode pemrograman, “merupakan tiket termudah orang India keluar dari kemiskinan.”
Ada sebuah fakta menarik lain (sekaligus ironis) di balik maraknya profesi programmer di India. Tech in Asiamelaporkan, pada dasarnya para penulis kode di India "hanyalah" bermodalkan “jugaad”: sebuah budaya yang melekat pada mereka untuk melakukan sesuatu dengan keterbatasan.
Dalam bahasa Inggris, sebagaimana diberitakan BBC, “jugaad” tidak memiliki padanannya. Sementara dalam kosakata Indonesia, “jugaad” tampaknya bertautan dengan istilah “modal dengkul” atau “kepepet”.
Mengutip penelitian Glassdoor ,The New York Times menjelaskan, ada pun alasan mengapa perusahaan IT dunia memilih India adalah lantaran harga pekerjanya murah. Para pekerja IT India hanya dibayar seperlima hingga seperempat dibandingkan pekerja Amerika.
Pada kenyatannya pendidikan di India memang tidaklah istimewa, dan sebab itu, para pemrogram dari sana pun kerap diasumsikan segendang-sepenarian. Di dunia maya, khususnya di forum Reddit, para programmer India dinilai acap teledor menangani celah keamanan, yang sesungguhnya berbahaya bagi perusahaan yang mempekerjakan mereka.
Sri Rangan, programmer asal Delhi yang diwawancarai Khazan, menyatakan bahwa rendahnya kualitas penulis kode asal negerinya disebabkan oleh kondisi India (sosial-budaya, ekonomi, dan tentu saja, pendidikan) yang mengenaskan.
Ia pun membandingkan dengan AS: jika penulis kode asal AS berangkat kerja dengan transportasi yang layak, WiFi yang kencang, dan berbagai fasilitas unggul lainnya, programmer India hanya mendapat fasilitas yang memprihatinkan.
Namun demikian, perkataan Chandan Chowdhury, mantan ketua National Institute of Industrial Engineering India, juga patut disimak: “Di banyak kesempatan, merekrut penulis kode handal yang baru lulus kuliah membutuhkan waktu lama untuk membuatnya dapat mengikuti ritme.” Sementara penulis kode dari India, yang kerap dianggap biasa-biasa saja, sebut Chowdury telah terlatih mengikuti ritme cepat industri IT.
Serentetan fakta di atas seperti hendak menegaskan: mencuatnya Sundar Pichai hingga Satya Nadella mestinya tidak bisa dibaca sebagai kisah sukses pendidikan, wabilkhusus dunia IT India, melainkan cukup menjadi sampling bias dalam sebuah situasi yang "abnormal".
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diminta membuat evaluasi menyeluruh terkait pendidikan di Indonesia.
JAKARTA (VOA) —
Pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina "Backpacker Teaching", Dirgantara Wicaksono mendorong pemerintah untuk membuat evaluasi menyeluruh tentang pendidikan di Indonesia. Evaluasi tersebut bisa dilakukan dengan metode survei seperti Program Penilaian Siswa Internasional (PISA).
Menurutnya, hasil PISA yang diselenggarakan Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) kurang dapat dijadikan tolak ukur secara tepat bagi pendidikan Indonesia. Sebab, data pendidikan di Indonesia jumlahnya cukup banyak dan beragam sehingga kurang tepat jika dipotret dengan menggunakan ukuran internasional.
"Jadi selain melakukan asesmen sendiri, survei riil, pemerintah bekerja samalah dengan pihak swasta untuk melakukan pemetaan, karena banyak data-data di lapangan soal infrastruktur dan sebagainya," jelas Dirgantara kepada VOA, Rabu (25/12).
Kendati demikian, Dirgantara tidak menolak seratus persen hasil PISA 2018, salah satunya soal kemampuan membaca siswa Indonesia yang rendah. Menurutnya, hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia guru yang rendah dan proses pembelajaran yang monoton. Selain itu, buku-buku di sekolah juga terkadang tidak sesuai dengan kategori usia siswa yang berakibat siswa malas membaca.
"Contoh di SD beberapa tempat, kita lihat bukunya malah novel dewasa. Banyak buku dewasa yang tidak ada gambarnya juga, akhirnya minat baca turun. Apa yang kita lakukan, kita bentuk pojok literasi, kita ambil dari buku-buku untuk anak-anak. Dan ini kita harap bisa menumbuhkan minat baca," tambahnya.
Kegiatan Backpacker Teaching saat menyambangi SDN 2 Jatiharjo, Grobogan, Jawa Tengah pada 6-15 Desember 2019. Foto: dokumentasi Backpacker Teaching
Dirgantara juga menyarankan pendidikan di Indonesia lebih mampu menjawab kebutuhan peserta didik dan membuat kurikulum yang mengedepankan kearifan lokal untuk memperkuat potensi daerah-daerah di Indonesia.
Dirgantara bersama Komunitas Backpacker Teaching telah mengajar ribuan siswa yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia selama tiga tahun terakhir. Di antaranya Jabodetabek, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat dan Maluku Utara.
Total ada sekitar 1.500an relawan dari berbagai profesi yang terlibat dalam Backpacker Teaching. Mereka mendatangi sekolah-sekolah yang membutuhkan bantuan selama sepekan dan hasilnya akan diteruskan ke pemangku kepentingan seperti DPR dan kementerian, serta pemerintah daerah.
Kegiatan Backpacker Teaching saat menyambangi SDN 2 Jatiharjo, Grobogan, Jawa (courtesy: Backpacker Teaching)
Studi PISA: Kemampuan Baca Siswa Indonesia Rendah
Hasil studi PISA 2018 yang dirilis oleh OECD menunjukkan bahwa kemampuan siswa Indonesia dalam membaca, meraih skor rata-rata yakni 371, dengan rata-rata skor OECD yakni 487.
Kemudian untuk skor rata-rata matematika mencapai 379 dengan skor rata-rata OECD 487. Selanjutnya untuk sains, skor rata-rata siswa Indonesia mencapai 389 dengan skor rata-rata OECD yakni 489.
Kendati demikian, menurut Kabid sekolah dan pendidikan anak usia dini, Direktorat Pendidikan dan Keahlian 0ECD, Yuri Belfali, dalam rilis Kemendikbud 3 Desember 2019, ada beberapa temuan menarik dari hasil PISA 2019. Di antaranya ketimpangan performa belajar antara perempuan dan laki-laki tidak besar. Siswa perempuan lebih baik dari siswa laki-laki dalam semua bidang di PISA.
Yuri juga menyampaikan bahwa guru-guru di Indonesia tergolong memiliki antusiasme yang tinggi. Antusiasme para guru Indonesia termasuk empat tertinggi setelah Albania, Kosovo, dan Korea Selatan. Namun, kebanyakan guru masih belum memahami kebutuhan setiap individu muridnya.
Skor PISA Jadi Tolok Ukur?
Namun, pegiat Taman Pembelajar Rawamangun, yang juga salah satu guru di Jakarta, M Zulkarnain tidak setuju jika skor PISA dijadikan tolok ukur pendidikan di Indonesia. Ia juga tidak sependapat jika hal tersebut merupakan kesalahan guru dan siswa. Menurutnya, beberapa persoalan pendidikan yang disorot OECD dalam PISA lebih dikarenakan sistem pendidikan di Indonesia, ketimbang guru dan siswa.
"Memang benar bahwa kompetensi guru kita memang jika dipresentasekan rendah. Kenapa bisa terjadi hal tersebut? ini agak complicated karena seperti benang kusut, masalah guru itu. Bisa kita lihat dari berbagai aspek yang saling berhubungan, misal kesejahteraan, sistem rekrutmen, pola pengajaran materi yang ada dalam LPTK sebagai lembaga pencetak guru dan sebagainya," jelas Zulkarnain.
Para murid PAUD di kota Bandung, Jawa Barat. (foto ilustrasi: Rio Tuasikal/VOA)
Zulkarnain juga menyoroti penilaian PISA yang menggunakan pendekatan industri yang cenderung kaku. Menurutnya, pendidikan anak semestinya bersifat natural dan menyenangkan.
Hal itu pula yang sedang dikampanyekan Taman Pembelajar Rawamangun dengan membuat Kelas Membaca Dewantara yang membedah pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan pemateri dari lintas profesi setiap 2 pekan sekali. Kelas ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta diskusi tentang pendidikan yang menyenangkan seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantara.
Kegiatan Kelas Membaca Dewantara yang diselenggarakan di Jakarta oleh Taman Pembelajar Rawamangun (TPR) pada Sabtu, 23 November 2019. Foto: dokumentasi TPR
KPAI: Perlu Ada Iklim Belajar yang Menyenangkan
Senada Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti mengatakan perlu ada iklim pembelajaran yang menyenangkan seperti yang diajarkan Ki Hajar Dewantara bagi siswa guna meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih baik. Namun, kata Retno, yang utama adalah menjadikan guru-guru berkualitas. Salah satu caranya yaitu dengan menghapus beban administrasi guru-guru.
"Pak Nadiem bilang hentikan beban guru, faktanya guru dibebani oleh administrasi. Sampai sekarang Pak Nadiem juga tidak menandatangani permendikbud yang membebaskan itu. Jadi tidak bisa omdo(omong doang = hanya bicara saja, tanpa realisasi-red), kemudian guru-guru sibuk ngurusin administrasi, lupa dengan konsentrasi mengajar yang lebih penting," jelas Retno di Jakarta, Selasa (10/12).
Selain itu, Retno mengusulkan kementerian pendidikan dan kebudayaan agar menggunakan pendekatan zonasi untuk membenahi berbagai standar nasional pendidikan. Mulai dari kurikulum, sebaran guru dan peserta didik, hingga kualitas sarana prasarana.
Para guru di Indonesia terlalu banyak dibebani dengan tugas administrasi? (Ilustrasi: Rio Tuasikal/VOA)
Penerapan sistem zonasi diharapkan dapat mengatasi persoalan ketimpangan pendidikan yang berkualitas di masyarakat. Menurutnya, setidaknya diperlukan keterlibatan tujuh kementerian/lembaga untuk pelaksanaan sistem zonasi di antaranya Kemendagri, Kemendikbud, Kemenag, Kementerian Keuangan, Bappenas, KemenPUPR, dan KemenPAN-RB.
"Zonasinya adalah pemerataan segalanya, karena kalau merujuk pada sekolah saat ini misalnya 148 ribu SD. Tapi begitu bicara SMP 39 ribu kan jauh sekali. Makanya anak-anak Indonesia sebagian besar lulus SD, karena jumlah SMP berkurang drastis," tambahnya.
KPAI juga mendorong presiden menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang sistem zonasi pendidikan yang dibutuhkan untuk sarana kolaborasi dan sinergi antar kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah.
Mendukung: Skor PISA Bisa Jadi Masukan Obyektif
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengatakan hasil PISA 2018 dapat menjadi masukan obyektif tentang perbaikan yang perlu dilakukan ke depan. Kata dia, hasil tersebut juga dapat menjadi gambaran atau perspektif negara lain dalam melihat sistem pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, pemerintah akan memformulasikan langkah strategis, utamanya dalam mewujudkan pemerataan pendidikan.
“Perspektif itu penting, karena menjadi insight baru dan angle untuk mengukur kita dan menunjukkan hal yang tidak kita sadari. Kunci kesuksesan belajar adalah mendapat sebanyak mungkin perspektif. Kita tidak bisa mengetahui apa yang mesti kita perbaiki jika kita tidak punya perspektif,” jelas Nadiem Makarim melalui keterangan tertulis pada Selasa (3 Desember 2019).
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim. Foto: Kemendikbud
Di samping itu, Nadiem juga menyoroti berkumpulnya sumber daya, khususnya guru-guru yang bagus di sekolah tertentu. Selain itu, siswa di sekolah tersebut berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang bagus juga.
"PR kita adalah pemerataan jumlah guru, mutu guru, dan resources," ujar Nadiem Anwar Makarim.
Sementara itu, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Totok Suprayitno menjelaskan bahwa pelaksanaan studi PISA tahun 2018 diikuti 399 satuan pendidikan dengan 12.098 peserta didik. Pada tahun 2018 Indonesia pertama kali mengikuti studi PISA berbasis komputer.
Menurutnya, pemerintah tetap berkomitmen untuk mengatasi kelemahan yang menjadi temuan PISA. Karena itu, salah satu rekomendasi yang diberikan adalah pengoptimalan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) perlu dimanfaatkan untuk pembelajaran yang lebih efektif. Di samping itu, ia meminta sekolah lebih melibatkan siswa dalam membaca untuk meningkatkan literasi.
“Kita perlu mengubah kultur belajar kita tanpa harus menunggu instruksi atau proyek. Kultur belajar adalah habbit yang bisa dilakukan sejak besok,” jelas Totok melalui keterangan tertulis. [sm/em]
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/1212295/original/083325000_1461336146-20160422-Bus-Sekolah-Gratis-Hadir-di-Rusun-Muara-Kapuk-Jakarta--Yoppy-Renato-08.jpg)
Solo - Rencana operasional angkutan anak sekolah menggunakan kendaraan pengumpan (feeder) Batik Solo Trans (BST) bakal direalisasikan awal tahun depan atau awal semester II tahun ajaran 2019/2020.
